Mantra Jitu Penyusut Pajak

Nama  : Ulfa Muafifah

NPM    : 28212291

Kelas    : 4EB26

Setiap profesi yang memberikan jasanya kepada masyarakat dibutuhkan kepercayaan dan kepuasan setelah jasa diberikan sebagai tolak ukur dalam pencapaian. Kepercayaan dari masyarakat yang cukup tinggi ini bisa menaikkan kualitas akuntan publik, dalam hal ini akuntan publik yang memiliki mutu dan kualitas yang tinggi tidak luput dari keahlian sumber daya manusia yang dimilikiya serta Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Namun pada penulisan ini akan membahas mengenai kasus KPMG Siddharta Siddharta & Harsono, Harsono merupakan anggota auditor eksternal yang mengaudit di PT. Easment Christensen. Usut punya usut PTEC atau kliennya ini memiliki biaya pajak yang tinggi dan ingin menghindarin pembayaran pajak yang tinggi tersebut dan akhhirnya meminta bantuan kepada Harsono untuk menyuap anggota pajak agar memangkas jumlah biaya pajak yang dimilikinya. Nantinya akan menerbitkan faktur palsu sebagai pembayaran jasa profesional.

Kasus :

Kantor Akuntan Publik KPMG tidaklah asing karena kantor akuntan ini cukup besar dan di kenal oleh banyak orang, KPMG siddharta Siddharta & Harsono ini adalah mitra bisnis firm dari KPMG International.

Pada september 2001 dunia pengauditan digemparkan oleh salah satu Kantor Akuntan Publik yang digugat. Dalam hal ini KPMG dituduh karena telah  melakukan praktek penyuapan terhadap aparat pajak, pihak yang terkait yaitu PT. Easment Christensen yang merupakan anak Perusahaan dari PT. Backer Hughes Incorporated yang berada di texas ini meminta KPMG untuk memangkas jumlah kewajiban pajak yang dimiliki oleh anak perusahaan dari Backer Hughes dengan menyogok atau meyuap pejabat pajak.

Dalam kasus ini KPMG Siddharta Siddharta & Harsono menerbitkan faktur palsu sebagai jasa profesioqnal yang harus oleh kliennya. Namun penasihat anti suap Backer rupanya was – was dengan pola tingkah anak buahnya. Backer akhirnya melaporkan kasus ini kemudian memecat badan eksekutifnya. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commision menjerat dengan Foreign Corrupt Practice Act  yaitu undang – undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di Luar Negeri. Akibatnya hampir saja Backer dan KPMG terseret  ke pengadilan distrik Texas.

Analisis Kasus :

Berdasarkan definisi klien menurut modul etika profesi akuntansi adalah orang atau badan yang mempekerjakan seseorang atau anggota kap untuk melaksanakan tugas profesional, dalam hal ini yang menjadi klien adalah PT. Easment Christensen yang meminta salah satu KAP yang cukup terkenal untuk bekerja sebagai auditor independen bagi perusahaannya.

Dilihat dari sisi KAP bisa dapat disimpulkan bahwa KAP merupakan organisasi yang memiliki izin untuk melaksanakn tugas profesionalnya, dalam hal Kantor Akuntan Publik yaitu KPMG Siddharta Siddharta & Harsono merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik yang telah memiliki reputasi yang cukup baik di indonesia, sudah mengantongi izin dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan merupakan Kantor Akuntan Publik yang bermitra dengan KPMG International.

Dalam hal ini Harsono merupakan salah satu anggota yang bekerja di KAP dari KPMG Siddharta Siddharta & Harsono, yang merupakan auditor yang menangani PT. Easment Christensen.

Dilihat dari pengertian praktik akuntan publik menurut modul profesi akuntansibahwa pemberian jasa berupa audit, jasa atestasi, perpajakan, jasa akuntansi dan review dalam hal ini KAP KPMG Siddharta Siddharta memberikan pelayanan  berupa jasa audit dan perpajakan yang menjadi skandal dalam kasus di dunia KAP.

INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS

Independesi merupakan menjaga sikap mental dalam memberikan pelayanan jasa profesional dalam hal ini  pihak KPMG Siddharta Siddharta & Harsono tidak bisa memberikan jasa profesional karena salah satu anggota KPMG yaitu Harsono telah tergiur atas keinginan dari kliennya yang meminta memangkas jumlah pajak dari PT. Easment Christensen hal itu melanggar SPAP yang telah ditetapkan oleh IAI .

Integritas dan Objektivitas.

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus harus mempertahankan integritas dan objektivitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia integritas merupakan “ keadaan yang menunjukan kesatuan yang utuh sehingga memiliki kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran”, terkait dengan pengertian diatas bahwa keadaan dari kasus ini tidak menujukan hal yang sesungguhnya, tidak bersikap jujur karena adanya manipulasi data pajak serta menyuap anggota pajak untuk kepentingan kliennya saja tanpa memikirkan hal lain.

STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI.

Standar Umum.

  1. Kompetensi Profesional

Anggota KAP hanya boleh memberikan pelayanan jasa yang layak, menurut saya dalam kasus ini pihak KPMG telah memberikan pelayanan jasa akan tetapi pelayanan jasa yang diberikan tidak layak karena telah menyalahgunakan keahliannya untuk perilaku yang tidak baik.

2.  Perencanaan dan Supervisi

Dalam hal ini KAP memerlukan data yang relevan untuk melaksanakan tugas – tugasnya hal ini dapat dilihat pihak KPMG yang memerlukan catatan – catatan khusus dari kliennya seperti laporan keuangan, bukti – bukti pendukung lainnya.

3.  Data Relevan yang Memadai.

Setiap anggota KAP wajib memiliki data yang relevan sebagai kesimpulan atas pekerjaan profesionalnya, sehubungan dalam kasus ini data yang relevan yang dibutuhkan oleh KAP adalah laporan keuangan dari pihak perusahaan yang nantinya akan menjadi kesimpulan yang akan diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik berupa pernyataan atas penyajian laporan keuangan beserta laporan pajak dari seorang auditor.

Kepatuhan terhadap Standar

Anggota KAP melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, perpajakan dan sebagainya wajib mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh IAI. Pada pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh KPMG ini jasa audit serta perpajakan, pihak KPMG melakukan tindakan yang tidak baik memanipulasi data. Oleh karena itu Harsono selaku anggota KAP tidak mematuhi standar yang telah ditetapkan sebaiknya hal ini harus diberikan efek jera oleh para auditor agar tidak melakukan perbuatan yang merusak citra sebagai seorang akuntan publik.

Prinsip-Prinsip Akuntansi.

Dalam hal ini IAI juga mengatur hal – hal yang tidak diperkenakan oleh auditor dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Namun pada kasus KPMG Sidhharta Siddharta dan Harsono ini adanya tindakan yang tidak wajar yang dilakukan oleh KAP KPMG Siddharta Siddharta yang telah menyuap aparatur pajak sehingga dapat mempengaruhi anggota pajak untuk memangkas jumlah pajak yang dimiliki oleh klennya sehingga yang nantinya pada laporan keuangan yang telah diaudit total biaya pajak yang dimiliki PT. Easment Christensen ini menjadi kecil dan pajak yang akan dibayar oleh negara pun akan lebih sedikit dari yang sesungguhnya.

TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN

Informasi Klien yang Rahasia.

1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya, dalam kasus ini dapat kita analisis bahwa klien dari KPMG  yaitu PT. Easment Christensen (PTEC) ini memberikan kebebasan untuk memilih melakukan pekerjaan yang diminta oleh kliennya, akan tetapi hal ini bertentangan dengan aturan etika kepatuhan terhadap prinsip audit.

Fee Profesional.

Besarnya fee dari anggota tergantung dari resiko penugasan, tingkat kompleksitas jasa yang diberikan serta keahliannya, dalam kasus ini KPMG mendapatkan fee sebesat US$ 75.000 dari kliennya karena atas jasa profesionalnya yang telah diberikan oleh pihak KPMG Siddharta Siddharta & Harsono kepada kliennya.

TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI

Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Di kasus ini anggota dari KAP yaitu Harsono tidak dapat memelihara citra profesi dengan melakukan perbuatan yang merusak citra profesi yaitu memanipulasi serta menyogok anggota aparat pajak, hal ini merusak citra KAP yang telah menjadi mitra bisnis firm KPMG International sehingga KAP ini terseret hingga pengadilan distrik Texas.

 TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN

Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi, dalam kasus ini Harsono sebagai anggota dari KPMG Siddharta Siddharta & Harsono ini melakukan tindakan yang tidak baik atau tidak sesuai denggan prisip auditor yaitu telah memanipulasi dan menyogok anggota pajak untuk kepentingan kliennya.

Komisi dan Fee Referal.

Komisi

Menurut pengertiannya yaitu imbalan berbentuk uang atau bunga yang diberikan oleh kliennya untuk memperoleh tugas dari klien lainnya, dalam hal ini kasus yang telah terjadi bahwa pihak KMG Siddharta Siddharata & Harsono memperoleh komisi dari kliennya yaitu PT. Easment Christensen karena pekerjaannya yang telah menyuap anggota aparat pajak sehingga bisa memangkas jumlah pajak yang dimiliki oleh kliennya .

Bentuk Organisasi dan Nama KAP.

anggota yang dapat berpraktik akuntan publik dalam organisasi yang diizinkan oleh perundang – udangan yang berlaku, mengenai kasus ini salah satu anggota yang menjadi auditor di PT. Easment Christensen merupakan anggota yang bekerja di salah satu Kantor Akuntan Publik yaitu KPMG Siddharta Siddharta & Harsono.

Ethical Governance

PENGERTIAN TENTANG  GCG 

Berdasarkan  Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal  31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, disebutkan bahwa Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, secara singkat GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders.  Namun dalam kasus ini pihak PT. Easment Christensen (PTEC) mengetahui bahwajumlah biaya pajak yang dimilikinya sangat bbesar akan tetapi PTEC ini menghindari pembayaran dari jumlah pajak yang dimilikinya. KPMG Siddharta Siddharta & Harsono pun menerima tugas dari kliennya sehingga menyogok anggota aparat pajak untuk memangkas jumlah biaya pajak yang dimilikinya sehingga nantinya akan diterbitka faktur palsu atas pembayaran jasa professional yang nantinya dicantumkan di laporan keuangan.

Prinsip – Prinsip GCG

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang beranggotakan beberapa negara antara lain, Amerika Serikat, Negara-negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swis, Turki, Inggris) serta Negara-negara Asia Pasific (Australia, Jepang, Korea, Selandia Baru) pada April 1998 telah mengembangkan The OECD Principles of Corporate Governance.   Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD meliputi  5  (lima)  hal yaitu :

  1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The Rights of shareholders).
  2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (The Equitable Treatment of Shareholders);
  3. Peranan Stakeholders yang terkait dengan perusahaan (The Role of Stakeholders).
  4. Keterbukaan dan Transparansi (Disclosure and Transparency).
  5. Akuntabilitas Dewan Komisaris / Direksi (The Responsibilities of The Board).

Berdasarkan pernyataan diatas, PT. Easment Christensen ini merupakaan anak dari Backer Hughes yang berlokasi di Texas, Amerika. Seharusnya PTEC ini menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Akan tetapi PTEC ini menutupi kebohongannya kepada Backer Hughes  karena telah menyuruh KPMG untuk menyuap anggota aparat pajak. Hal ini pun diketahui hingga districk texas, backer hughes selaku pemegang saham juga menjadi geram atas tindakan anak perusahaannya.

PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PENERAPAN GCG 

  1. Code of Corporate and Business Conduct

Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Business Conduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Namun pada kasus KPMG ini pihak perusahaan Easment Christensen ini tidak menjalan praktek bisnis yang baik dengan menerbitkan faktur palsu  begitu pula dengan KAP KPMG Siddharta Siddharta & Harsono yang telah mebantu kliennya yang bertindak tidak baik.

  1. Nilai Etika Perusahaan

Kepatuhan pada Kode Etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder value). Berdasarkan pernyataan diatas PT. Easment Christensen telah merusak reputasi perusahaan karena tidak memegang prinsip GCG dengan baik, bekerja sama dengan KPMG dalam hal yang tidak baik, tidak jujur akan menyampaikan hasil jumlah biaya pajak yang telah di pangkas.

  1. Sanksi

Setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik tersebut perlu dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku di perusahaan, misalnya tindakan disipliner termasuk sanksi pemecatan (Pemutusan Hubungan Kerja). Dalam kasus ini Backer Hughes sebagai induk perusahaan dan juga pemegang saham memecat badan eksekutifnya serta Badan pengawas modal di AS, Securities & Exchange commision menjerat undang – undang anti korupsi. Begitu pula dengan KPMG SSH & Harsono dilarang untuk memberikan batuan advis yang berakibat pelanggaran terhadap pasal – pasal anti penyuapan dalam FCPA.

Penyebab Fraudulent Financial Reporting

Menurut Ferdian & Na’im (2006), kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan yang disajikan berikut ini  :

  1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
  2. Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
  3. Salah penerapan secara senngaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan  jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa KPMG telah melakukan pemalsuan faktur yang telah diterbitkan sebagai pengganti penyuapan terhadap anggota pajak dan PT. Easment Christensen (PTEC) juga telah menghilangkan jumlah biaya pajak yang dimilikinya dan ini telah menyalahkan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku.

Tanggung Jawab Akuntan Publik (Auditor Independen) 

Statement Auditing Standards 

SAS No. 82 “Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit” dikeluarkan ASB pada Februari 1997. SAS no. 82 menyatakan bahwa auditor harus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kecurangan (fraud) yang terjadi dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Selaij itu, SAS no. 82 juga menyatakan bahwa setiap melakukan audit auditor harus menilai risiko (assessment of risk)  kemungkinan terdapat salah saji  material (material misstatement) pada laporan keuangan yang disebabkan oleh fraud. Dalam kasus ini harsono tidak bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuat disisi lain justru harsono ini yang melakukan kecurangan atas permintaan kliennya tersebut.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab moral untuk :

  1. Tanggung jawab moral (moral responsibility).

1).  Memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yang berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada sanksi terhadap tindakannya.

2).  Mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif (objective) dengan kemahiran profesional (due professional care).

Dalam kasus ini informasi yang diberikan tidak jujur dengan menyediakan akun jumlah biaya pajak yang tidak sesungguhnya dicantumkan  sehingga keputusan yang diambil oleh KPMG tidak obyektif hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan kliennya.

Tanggung jawab profesional (professional responsibility).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahinya (rule professional conduct). Dalam kasus ini, tanggung jawab yang di miliki KPMG terhadap profesinya tidak profesional karena tidak sesuai dengan tanggung jawab sebagai auditor.

Klasifikasi dari  Creative Accounting Practices menurut Mulfrod & Comiskey, terdiri dari :

      Perekayasaan Laporan Laba Rugi  (Creative with the Income Statement).

Dalam kasus ini terdapat perekayasaan laporan laba rugi yang terjadi pada akun biaya terutama biaya pajak yang dimiliki PT. Easment Christensen

Sumber :

Benny Susanty. (2008). Modul Kuliah Etika Profesi Akuntansi. Depok: Universitas Gunadarma

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3732/font-sizecolorff0000bskandal-penyuapan-pajakbfontbr-kantor-akuntan-kpmg-indonesia-digugat-di-as (di akses pada 26 september 2015)

http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr17127.htm

 

 

 

 

 

Penyakit Kronis di Kalangan KAP

Nama  : Ulfa Muafifah

NPM    : 28212291

Kelas    : 4EB26

Kasus :

Kantor Akuntan Publik KPMG tidaklah asing karena kantor akuntan ini cukup besar dan di kenal oleh banyak orang, KPMG siddharta Siddharta & Harsono ini adalah mitra bisnis firm dari KPMG International.

Pada september 2001 dunia pengauditan digemparkan oleh salah satu Kantor Akuntan Publik yang digugat. Dalam hal ini KPMG dituduh karena telah  melakukan praktek penyuapan terhadap aparat pajak, pihak yang terkait yaitu PT. Easmen Christensen yang merupakan anak Perusahaan dari PT. Backer Hughes Incorporated yang berada di texas ini meminta KPMG untuk memangkas jumlah kewajiban pajak yang dimiliki oleh anak perusahaan dari Backer Hughes dengan menyogok atau meyuap pejabat pajak.

Dalam kasus ini KPMG Siddharta Siddharta & Harsono menerbitkan faktur palsu sebagai jasa profesional yang harus oleh kliennya. Namun penasihat anti suap Backer rupanya was – was dengan pola tingkah anak buahnya. Backer akhirnya melaporkan kasus ini kemudian memecat badan eksekutifnya. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commision menjerat dengan Foreign Corrupt Practice Act  yaitu undang – undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di Luar Negeri. Akibatnya hampir saja Backer dan KPMG terseret  ke pengadilan distrik Texas.

 

Analisis kasus :

Perilaku etika dalam kasus ini mencerminkan perilaku yang tidak baik, karena terjadinya kecurangan dengan menyuap aparat pajak yang hanya mementingkan suatu kelomppok tertentu.

Dilihat dari etika dan integritas dalam kasus ini adanya keinginan dari KPMG Siddharta Siddharta & Harsono untuk membantu kliennya akan tetapi hal yang dilakukan itu tidak murni dan tidak  bermoral. Hal ini karena adanya keinginan dari perusahaan yang tidak ingin membayar pajaknya yang terlalu besar yang dimiliki perusahaan tersebut dan meminta bantuan pelayanan jasa kepada salah satu Kantor Akuntan Publik yang cukup mempunyai nama yaitu KPMG Siddharta Siddharta & Harsono untuk memangkas jumlah biaya pajak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dengan mendapatkan fee tambahan sebagai imbalannya akhirnya pihak KPMG pun tergiur untuk menerima tugas dari kliennya tersebut. Seharusnya pihak dari KPMG mengetahui batasan – batasan hal yang harus dilakukan.

Jika di lihat dari target yang ingin di capai pada tahun 2000, dalam kasus KPMG Siddharta Siddharta & Harsono ini belum tercapai, hal ini disebabkan oleh KPMG yang memangkas jumlah biaya pajak dari kliennya yaitu PT. Easment Christensen yang enggan membayar pajak terlalu tinggi. Hal ini mencerminkan perilaku yang tidak beretika dan bermoral. Jika perilaku yang dilakukan pada awalnya tidak baik tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kesalahan – kesalahan lagi di masa yang akan datang, apalagi dengan iming – iming fee yang cukup menjanjikan atas pelayanan jasa yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Dalam hal ini seharusnya pihak KPMG ini tidak melakukan hal yang melanggar kode etiknya sebagai auditor.

Dalam menciptakan etika bisnis yang baik di kasus ini ada hal – hal yang perlu diperhatikan antara lain :

  1. Pengendalian Diri

Keinginan KPMG untuk membatu PT. Easment Christensen  memang baik akan tetapi bantuan yang diberikan kepada kliennya tidaklah murni dan tidak etis, karena mengerjakan tugas yang diluar dari standar auditing yang telah ditetapkan. Bagi PT. Easment Christensen juga seharusnya bisa bersikap jujur dan taat kepada pemerintah.

  1. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)

Dilihat dari pengembangan tanggung jawab dan sosialnya, pada kasus ini hanya mementingkan kepentingan segelintir kelompok dengan menguntungkan bagi KPMG dan kliennya saja tanpa memikirkan yang lain.

  1. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi

Dalam kasus ini, selaku perusahaan sebaiknya bersikap jujur dengan kenyataan yang ada dan tetap dalam prosedur yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak yang baik, sekiranya bagi Kantor Akuntan Publik agar tetap pada jati dirinya, mengerjakan tugas secara proffesional yang tidak di pengaruhi oleh kliennya maupun pihak luar (independen). Karena hasil dari kerja Kantor Akuntan Publik yang baik dapat mempengaruhi repotasi dari Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

  1. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”

Pada kasus ini pihak Kantor Akuntan Publik tidak memikirkan reputasi kanntor akuntan publik serta resiko yang akan dihadapi di masa yang akan datang, mereka hanya senang mendapatkan tambahan fee dari pelayanan jasa yang telah diberikan olehnya.

  1. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)

Mengenai kasus ini sifat 5K bisa saja di hindari, hal ini tergantung dari moral, etika dan niat yang baik dari individu masing – masing. Akan tetapi dari kasus ini malah kenyataaannya terbalik, adanya kongkalikong antara Kantor Akuntan Publik terhadap kliennya serta aparatur pajak. Hal ini bertujuan agar keinginan kliennya dapat di penuhi untuk tidak membayar  jumlah biaya pajak yang tinggi kepada pemerintah.

  1. Mampu menyatakan yang benar itu benar

Sebagai auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang mempunyai nama seharusnya bisa menjalankan tugasnya secara baik dan obyektif tanpa adanya pengaruh dari phak luar, akan tetapi pada hal ini pihak KAP membatu keinginan kliennya dengan menyuap aparat pajak. Dalam hal ini jelas terjadi adanya kongkalikong serta komisi yang terjalin.

  1. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama

Konsekuen dan konsisten dalam hal ini merupakan aturan – aturan atau pedoman yang telah ditetapkan di masing – masing profesinya, karena jika pedoman atau aturan – aturan itu diterapkan maka sifat 5K dapat di cegah atau dihindari dari pelaku bisnis yang bersangkutan.

  1. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati

Dalam hal ini kenyamanan dalam berbisnis sangat di perlukan untuk menjalin hubungan bisnis yang baik, sadar atas hal – hal yang dilakukan dalam berbisnis tidak melanggar pedoman dari masing – masing profesi.

  1. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan

Setiap profesi memiliki pedoman atau aturan – aturan yang membatasi ruang lingkup pekerjaan. Mengenai kasus ini masih banyak sekelompok orang yang belum paham mengenai etika bisnis yang baik karena mungkin belum adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur hal tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh KPMG tersebut mungkin dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan oleh kalangan Kantor Akuntan Publik  lainnya, sehingga tidak efek jera bagi yang melanggar etika bisnis tersebut.

Dalam dunia bisnis perlu adanya tujuan yang dicapai, berbagai cara dilakukan dengan menghalalkan segala cara agar dapat tercapainya tujuan tersebut, mengenai kasus KPMG Siddharta Siddharta & harsono ini membantu masalah kliennya dalam menangani biaya pajak akan tetapi etika bisnis yang benar tidak dilakukan dengan baik bahkan melakukan tidakan penyuapan terhadap anggota aparatur pajak dan menerbitkan faktur palsu yang nantinya akan dicantumkan pada laporan keunagn perusahaan sebagai biaya atas jasa pelayanan atas pengauditan laporan keuangan.

Perilaku Etika  dalam Profesi Akuntansi

Dilihat berbagai jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik, pada kasus ini pihak KPMG memberikan jasa atestasi kepada kliennya.

Pada kasus KPMG Siddharta Siddharta & harsono, auditor dari KPMG telah menyalahkan standar umum yang mengatur persyaratan pribadi auditor dari profesinya sebagai auditor, karena auditor tidak dapat mempertahankan sikap mental independen didalam dirinya yang memberikan bantuan kepada klien untuk menyuap aparatur pajak sehingga PTEC mengeluarkan faktur palsu sebagai pembayaran jasa auditor tersebut yang nantinya akan dimasukkan dalam rekening laporan keuangan sebagai biaya atas jasa keahlian.

Dilihat dari sisi tipe auditor menurut lingkungan pekerjaan auditing, Kantor Akuntan Publik KPMG ini merupakan auditor independen pada PT. Easment Christensen, akan tetapi kpmg ini telah melakukan kesalahan dengan menyogok aparat pajak sehingga dapat memanipulasi data jumlah biaya pajak dari PTEC.

Etika Profesional Profesi Akuntan Publik

Audit pada laporan keuangan oleh auditor independen perlu dilakukan untuk menentukan dari kreadibilitas suatu perusahaan. Dalam hal ini pernyataan atau opini dari dari aauditor independen bisa mempengaruhi bagi pembaca atau orang yang membutuhkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Pada kasus ini pihak KPMG Siddharta Siddharta & Harsono telah menyalahi kode etik profesinya sebagai auditor, hal ini dapat merusak citra atau reputasi dari kantor akuntan publik tersebut.

Aturan Etika Profesi Akuntansi

Tujuan dari profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi, untuk mencapai tujuan tersebut ada 4 dasar yang harus dipenuhi antara lain :

  • Kredibilitas

Pada kasus KPMG Siddharta Siddharta & harsono ini tidak memenuhi kredibilitas dengan baik karena telah menyuap anggota aparatur pajak dan sehingga PTEC menerbitkan faktur palsu.

  • Profesionalisme

Pada kasus ini kantor akuntan publik KPMG siddharta siddharta tidak menjalankan tugasnya secara profesionalisme bahkan melakukan perbuatan yang menguntungkan kliennya saja dengan fee tambahan atas pekerjaan kotor yang dilakukannya.

  • Kualitas Jasa

Walaupun pelayanan yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik KPMG Siddharta Siddharta & Harsono baik akan tetapi kualitas jasa yang diberikan tidak baik atau keluar dari standar auditing yang telah ditetapkan.

  • Kepercayaan

Dari sisi kepercayaan pada dasarnya PTEC sudah memepercayai cara kerja dari KPMG Siddharta Siddharta & Harsono yang telah memiliki reputasi dari kantor akuntan publik yang cukup diperhitungkan di indonesia, akan tetapi permintaan dari kliennya yang tidak sesuai atau melanggar dari jalur hukum yang ada.

Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi

Dalam hal ini pihak KPMG Siddharta Siddharta & Harsono ini telah menyalahgunakan tanggung jawab profesi sebagai auditor karena telah menerima tugas dari kliennya tanpa mempertimbangkan moral dan profesionalnya dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai auditor karena hal yang dilakukan merupakan hal yang tidak memiliki moral dengan menyuap atau menyogok anggota aparatur pajak dan bagi pihak perusahaan yang menerbitkan faktur palsu sehingga dalam kasus ini mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan dengan menjalani persidangan di district texas, AS.

Prinsip Kedua – Kepentingan Publik

Dalam kasus ini bagi pihak KPMG Siddharta Siddharta & Harsono telah memberikan pelayanan yang baik bagi kliennya PTEC dan kepercayaan merupakan modal utama untuk meningkatakan kualitas yang baik, kualitas yang baik bisa didapatkan dengan menekan nilai independensi, profesionalisme, objektif serta tanggung jawab yang penuh dalam melaksanakan tugasnya.  Tanggung jawab yang penuh ini sering kali mendapatkan perlawanan dari beberpa aspek terutama gangguan dari luar, akan tetapi masalah itu dapat dihadapi jika auditor memiliki keyakinan yang penuh serta menjunjung nilai profesionalisme yang tinggi untuk berbagai aktivitas.

Prinsip Ketiga – Integritas

Dalam hal ini integritas merupakan modal utama untuk mendapatkan kepercayaan dari publik, dlam kasus ini menurut saya pihak KPMG sebenarnya memiliki kualitas yang baik sebagai kantor akuntan publik akan tetapi auditor KPMG ini tidak bersifat jujur karena telah meminta anggota pajak untuk memangkas jumlah biaya pajak kliennya yang nantinya akan dicantumkan pada laporan keuangan kliennya. Sebagai auditor KPMG yang multifungsional di ranah asing anggota auditor ini tidak menjaga integritasnya dengan baik serta tidak bersikap objektif yang hanya menguntungkan bagi kliennya serta pihak KPMG.

Prinsip Keempat – Obyektivitas

Pada kasus ini seharusnya KPMG melakukan tugasnya harus bersikap adil, jujur dan bekerja secara profesional tidak memihak kliennya tanpa aanya tekanan dari pihak manapun. Pada hal ini pihak PTEC meminta bantuan kepada KPMG untuk memangkas jumlah biaya pajak yang dimiliki perusahaan dengan adanya tambahan fee yang di berikan oleh PTEC, dapat dilihat dari kasus ini adanya pengaruh dari kliennya sehingga kantor akuntan publik ini bekerja tidak obyektif dan kehilangan nilai profesionalisme dari jati diri seorang auditor indepeden.

Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Pada proses kehati – hatian dalam hal ini KPMG Siddharta Siddharta & Harsono telah melakukan jasa profesional sesuai kemampuannya, akan tetapi jasa profesional itu bersifat buruk sehingga hasil yang diperoleh hanya menguntungkan phak – pihak tertentu saja.

Mengenai kompetensi yang diperoleh oleh pendidikan dan pengalaman ini tanggung jawab serta kualitas jasa yang diberikan jauh dari kata profesionalisme dan kurangnya kesadaran untuk memahami prinsip auditing serta menjaga komitmen sebagai auditor yang baik.

Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional

Dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh KPMG Siddharta Siddharta & Harsono telah membuat reputasi akuntan publik menjadi tidak baik, hal ini dikarenakan karena tugas yang dikerjakan serta tindakan mereka tidak tidak profesional. Untuk itu seharusnya baik KPMG Siddharta Siddharta & Harsono derta PT. Easment Christensen mendapatkan sanksi hukum baik di indonesia maupun di Texas, AS.

Prinsip Kedelapan – Standar Teknis

Melihat dari kasus KPMG Siddharta Siddharta & Harsono ini tiidak menjalankan pekerjaannya secara profesional, tidak sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan serta tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh KPMG tersebut melanggar kode etik sebagai auditor.

sumber :

http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr17127.htm

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3732/font-sizecolorff0000bskandal-penyuapan-pajakbfontbr-kantor-akuntan-kpmg-indonesia-digugat-di-as (di akses pada 26 september 2015)

KPMG berulah, Apinya di indonesia asapnya sampai ke AS

Kasus KPMG Siddharta Siddharta & Harsono

Nama : Ulfa Muafifah

NPM   : 28212291

Kelas  : 4eb26

Kantor Akuntan Publik KPMG tidaklah asing karena kantor akuntan ini cukup besar dan di kenal oleh banyak orang, KPMG siddharta Siddharta & Harsono ini adalah mitra bisnis firm dari KPMG International.

Pada september 2001 dunia pengauditan digemparkan oleh salah satu Kantor Akuntan Publik yang digugat. Dalam hal ini KPMG dituduh karena telah  melakukan praktek penyuapan terhadap aparat pajak, pihak yang terkait yaitu PT. Easmen Christensen yang merupakan anak Perusahaan dari PT. Backer Hughes Incorporated ini meminta KPMG untuk memangkas jumlah kewajiban pajak yang dimiliki oleh anak perusahaan dari Backer Hughes dengan menyogok atau meyuap pejabat pajak.

Analisis Kasus :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pada kasus KPMG Siddharta Siddharta & Harsono ini tidak benar karena telah menyimpang dari  Foreign Corrupt Practises Act (FCPA) yang merupakan undang – undang melarang praktek korupsi .

Dalam kasus ini adalah ilmu yang buruk karena dalam hal ini hak yang dimiliki KPMG memperoleh imbalan jasa akan tetapi imbalan jasa yang diterima dari perbuatan yang tidak baik dan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh KAP KPMG siddharta siddharta & Harsono tidak dijalankan dengan baik karena sudah menyuap aparat pajak di indonesia.

Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi” jelas terlihat dari kasus diatas perilaku yang dilakukan oleh KAP KPMG Siddharta Siddharta & Harsono harus ditinggal karena melakukan hal yang tidak sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan di SPAP yang telah bersikap tidak jujur dengan menerbitkan faktur palsu.

Tindakan – tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok maupun organisasi ditentukan oleh norma – norma yang berlaku, pelanggaran norma  – norma yang berlaku dapat mengakibatkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh KPMG diatur oleh norma hukum dengan undang – undang yang  dinamakan FCPA yaitu undang – undang yang melarang praktek korupsi yang dilakukan di ranah asing karena PT. Easmen Christensen (PTEC) merupakan anak dari PT. Backer Hughes Incorporated (Baker Hughes) yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri energi yang bermarkas di Texas, AS. disisi lain dalam norma agama pun tindakan ini diharamkan karena telah melakukan manipulasi jumlah kewajiban pajak dari PTEC.

Fungsi Etika

  1. Easment Christensen ini meminta bantuan oleh salah satu KAP ternama yakni KPMG Siddharta Siddharta & Harsono untuk memangkas jumlah kewajiban pajak yang dimiikinya dengan cara menyuap pejabat pajak, akan tetapi KPMG akan melakukan hal yang diinginkan kliennya tersebut dengan persetujuan dari Backer Hughes, KPMG pun menyetujui dan melaksanakan perintah yang diminta oleh kliennya. Dan pada akhirnya kewajiban pajak yang dimiliki PT. Easment Christensen (PTEC) pun berubah dari $3,2 juta menjadi $270ribu. Dari penjelasan diatas sudah jelas terlihat kantor akuntan KPMG benar benar melakukan kesalahan kaena perintah dari kliennya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi etika

  • Kebutuhan individu

Dalam hal ini kebutuhan dari PT. Easmen Christensen untuk tidak membayar pajak yang terlalu tinggi sebesar AS$3,2 juta, dengan cara meminta Kantor Akuntan KPMG untuk mensiasati cara menyogok atau menyuap pejabat pajak sehingga kewajiban pajak yang dimiliki perusahaan tersebut bisa turun drastis menjadi $270ribu .

  • Tidak Ada Pedoman

Setiap kegiatan atau hal yang dilakukan pasti mempunyai panutan atau pedoman sebagai  dasar kita untuk melakukan sesuatu agar tidak menyimpang dari kebenaran, begitu pula dengan kantor akuntan publik memiliki dasar ataupun standar yang termuat dalam SPAP dengan undang – undang yang mengatur nomor 5 tahun 2011.

  • Lingkungan yang tidak etis

Dalam setiap kegiatan yan dilakukan dipengaruhi oleh lingkungaan, dalam hal ini karena PT. Easmen Christensen meminta kepada KAP KPMG untuk menyogok / menyuap pejabat pajak, ini berarti ada hal yang menyimpang dari lingkungan yang dimiliki oleh PTEC tersebut.

Sanksi Pelanggaran Etika

  • Setiap hal yang kita lakukan tak luput dari penyimpangan termasuk dalam kasus ini pihak backer meminta ampun dengan melaksanakan perdamaian dan akhirnya terbebas dari sanksi pidana ataupun denda.

Jenis – jenis Etika

  1. Sikap Terhadap Sesama

KPMG yang sebelumnya diminta oleh kliennya untuk menyuap pejabat pajak, pada akhirnya menyetujui permintaan dari klien tersebut dengan itu PT. Easmen Christensen akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengeluaran atas jasa yang telah diberikan oleh kantor akuntan.

  1. Etika profesi

Kantor Akuntan KPMG telah memberikan pelayanan jasa kepada klien akan tetapi jasa yang telah diberikan ini tidak professional terhadap kebenaran yang ada. Perbuatan yang dilakukan salah karena telah melanggar pedoman dari suatu kantor akuntan yang telah menyogok atau menyuap pejabat pajak agar kewajiban yang dimiliki klien tersebut enjadi lebih kecil dari jumlah sesungguhnya .

Teori Etika

Teleology

Kasus yang dialami oleh KPMG ini mungkin diterima karena permintaan atas klien telah terlaksana dengan baik dan ini menjadi kesenangan yang diperoleh daari KPMG kepada PT. Easmen Christensen karena berhasil menyuap pejabat pajak.

Akan tetapi KPMG tidak memikirkan terlalu berat akibat – akibat dari ulah yang dibuat nya atas dasar permintaan dari klien tersebut.

 

Sistem Filsafat Moral 

Hedonisme

Dalam kasus ini KAP KPMG melakukan hal yang hanya menyenangkan kliennya saja yaitu PT. Easmen Christensen dengan menekan jumlah kewajiban pajak yang dimilikinya.

Epikuros (341-20 s.m)

Dari kasus ini kesenangan yang didapatkan oleh PT. Easmen Christensen sebagai tujuan agar pembayaran pajak terhadap pemerintah indonesia tidak terlalu besar, kesenangan itu dapat diperoleh atas bantuan dari Kantor Akuntan yang diminta olehnya agar kewajiban pajak yang dimilikinya di turunkan.

EUDEMONISME

Kegiatan atau hal yang dilakukan oleh KPMG merupakan kebahagian yang dimiliki kliennya yaitu PT. Easmen Christensen (PTEC) akan tetapi pihak KPMG juga mendapat kebahagian dengan memperoleh imbalan jasa atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, namun kebahagian itu hanya dimiliki oleh pihak – pihak yang diuntungkan seperti PTEC yang kewajiban pajaknya menjadi kecil serta pihak kantor akuntan publik, disisi lain ada pihak yang dirugikan seperti negara indonesia yang merasa bahwa data pajak tersebut sudah dimanipulasi.

UTILITARIANISME

  1. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh KPMG merupakan atas permintaan kliennya, yang enggan membayar pajak yang terlalu tinggi kepada negara.
  2. Dalam hal ini PT. Easmen Christensen menghindari pembayaran pajak yang terlalu besar dan mencari jalan lain dengan cara menempuh jalan meminta bantuan terhadap KPMG untuk menyohok atau menyuap aparat pajak aga kewajiban pajak yang dimilikinya tidak terlalu besar.
  3. Hal yang dilakukan oleh KPMG tersebut bisa dikatakan baik karena hanya menguntungkan pihak kliennya.
  4. KPMG melakukan penyuapan terhadap pejabat pajak hanya menimbang atau menilai kebahagian dari sisi kliennya yang ingin kewajiban pajaknya berkurang dan praktek haram yang dilakukan KPMG pun berhasil  tetapi tidak mementingkan dari sisi lain.

sumber :

http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr17127.htm

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3732/font-sizecolorff0000bskandal-penyuapan-pajakbfontbr-kantor-akuntan-kpmg-indonesia-digugat-di-as (diakses pada tanggal 26 september 2015)

CV

DATA DIRI
Nama             : Ulfa Muafifah
TTL                : Ngawi, 03 Juni 1995
Alamat           : Jl. Setia Karya IV Pedongkelan Baru Rt08/16 No. 66 Kel. Kapuk Kec. cengkareng Jakarta Barat
Agama           : Islam
Alamat email  : ulfafifah@gmail.com

DATA PENDIDIKAN
MI NURUL IMAN 2000-2006
SMP NEGERI 201 JAKARTA 2006-2009
SMK CINTA KASIH TZU CHI 2009-2012
UNIVERSITAS GUNADARMA (dalam proses)

PENGALAMAN KERJA
PRAKERIN PT. BANK SINARMAS Tbk
Volunteer Sahabat Anak Grogol
Pengajar di Bimbingan Belajar KENZIE LEARNING CLUB
Assisten Laboratorium Akuntansi Lanjut A Universitas Gunadarma

KEMAMPUAN
BREVET A
Dapat mengoperasikan Zahir, MYOB, Microsoft Office

Apakah Koperasi Menguntungkan ( secara keuangan ) Bagi Anggotanya

Ya, karena tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya koperasi anggota yang membutuhkan kebutuhan pokok dapat membeli di koperasi dengan harga yang lebih murah. Anggota yang membutuhkan pinjaman modal usaha dapat meminjam di koperasi. Anggota koperasi akan memiliki jaringan yang luas untuk mengembangkan usaha mereka, dan Bagi hasil sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh anggota karena semua anggota bisa mendapatkan pinjaman dari masing-masing koperasi yang ada dikantor atau instansi, sehingga mereka bisa menggunakan pinjaman tersebut sebagai modal yang produktif. Manfaat koperasi bagi anggota tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota saja tetapi ada manfaat lain dari koperasi, yakni: a. Pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) b. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong c. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab Koperasi bisa mendapatkan untung. Keuntungan koperasi bisa diperoleh antara lain dari laba penjualan dan jasa peminjaman. Keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). Tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya koperasi kebutuhan para anggota dapat diperoleh di koperasi. Dengan cara itu dapat terpenuhinya kebutuhan anggota maka semakin meningkatlah kesejahteraan anggota koperasi. Dengan adanya memajukan kesejahteraan anggotanya berarti koperasi juga memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan ekonomi nasional.

APAKAH PRINSIP EKONOMI KOPERASI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BANGSA INDONESIA?

Ya , prinsip ekonomi koperasi sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia karena prinsip kedua dari Pancasila mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kesadaran kemanusiaan universal (Yudi Latif, 2011: 237). Kesadaran kemanusiaan merupakan modal ideologis dan kultural yang memungkinkan seseorang dan masyarakat dalam membangun suatu tatanan kebangsaan dan tatanan ekonomi yang berorientasi pada upaya untuk menciptakan kesejahteraan (welfare) bersama, bukan kesejahteraan atau kepentingan individu. Dalam konteks ekonomi, kesadaran seperti ini akan memungkinkan suatu bangsa untuk membangun sistem ekonomi yang lebih mengutamakan sistem kerja sama dan pencapaian tujuan (kesejahteraan) bersama pula. prinsip ekonomi koperasi sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Karena Indonesia memiliki sistem ekonomi yaitu sistem demokasi ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi negara lain.

Prinsip-prinsip dasar koperasi tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang koperasi Indonesia dan dalam Bab II, bagian Kedua, Pasal (5) UUNo.25 Koperasi tahun 1992 diuraikan bahwa :

  •  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  •  Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  •  Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
  • masing-masing anggota;
  •  Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  •  Kemandirian.

Berdasarkan uraian diatas bangsa Indonesia membutuhkan koperasi untuk menggerakkan roda perekonomian, melalui sebuah lembaga atau organisasi usaha yang bersifat sukarela dan terbuka.

Prinsip ekonomi koperasi yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia:

a) Koperasi selalu melakukan trade off untuk mencapai keuntungan yang diharapkan
b) Hasil perdagangan dapat menguntungkan semua pihak ( anggota koperasi )
c) Biaya – biaya yang berasal dari anggota dipakai untuk memperoleh suatu laba
d) Koperasi dimiliki oleh semua anggota koperasi

Dasar Dasar Koperasi Indonesia

 Dalam pengertian umum, ide adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita berkoperasi tumbuh dan berkembang dari berbagai ide yang melandasinya. Ide berkoperasi, telah berkembang jauh sebelum koperasi itu sendiri berwujud sebagai koperasi. Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian melebur ke dalam prinsip-prinsip, asas-asas dasar koperasi.

 Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar hukum koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia :

  1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
  4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
  5. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
  6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi
  7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi
  8. Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

 Landasan-landasan koperasi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) hal, antara lain :

  1. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
  2. Landasan Strukturil dan landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945).
  3. Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

Prinsip koperasi dalam UU No. 25 tahun 1992 mengenai Perkoperasian, sebagai berikut :

  • Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi
  • Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa yang di jual anggotanya
  • Koperasi harus bersifat mandiri
  • Balas jasa yang diberikan bersifat terbatas terhadap modal.

Tujuan koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka  mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Menurut ketentuan didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota,
Pengurus dan Pengawas.